Tahun 2019 Berakhir, Ketua Komisi III DPRD Kuansing Sesalkan Sejumlah Proyek Tak Tuntas

Ketua Komisi III DPRD Kuansing, Romi Alfisah Putra SE

Nusaperdana.com, Kuantan Singingi - Tahun anggaran 2019 telah berakhir dengan menyisakan sejumlah persoalan, seperti sejumlah proyek pembangunan fisik yang tidak tuntas pengerjaan nya. Selain itu ada pula tunda bayar untuk proyek pembangunan tahun anggaran 2019.

Ketua Komisi III yang membidangi Pembangunan DPRD Kuansing, Romi Alfisah Putra SE angkat bicara. Ia menyesalkan proyek yang dianggarkan di APBD Kuansing, namun tidak tuntas dilaksanakan sesuai waktu yang diberikan aturan. Sehingga merugikan masyarakat dan daerah.

"Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi sebulan atau dua bulan terhadap semua kegiatan. Panggil seluruh rekanan. Tanya progres kegiatan. Jadi, kita tahu kinerja mereka," ujar Romi kepada wartawan di Telukkuantan, Kamis (2/1/2020).

Karena itu, pihaknya di komisi yang membidangi pembangunan daerah akan memanggil pihak-pihak terkait. "Ini harus dipertanyakan. Kenapa bisa tak selesai, dan kenapa bisa tunda bayar," lanjutnya.

Ke depan, DPRD Kuansing memberikan solusi kepada Pemkab Kuansing. Terutama PUPR, agar persoalan yang sama tidak terulang lagi. "PUPR dan Pokja harus selektif dan obyektif dalam memilih kontraktor. Mereka harus punya komitmen untuk membangun. Punya tanggungjawab bekerja. Tidak asal jadi. Ini harus ditekankan ke depan," sarannya.

Dan bagi rekanan yang perusahaannya kena blacklist, Politisi Golkar Kuansing ini mengingatkan, agar jangan ada tawar menawar. Karena perusahaan di-black list, tentu sudah melanggar aturan. 

"Tak bisa main-main soal pembangunan ini. Kalau tak siap, tentu masyarakat yang rugi. Dan ini kebutuhan masyarakat. Maka, harus dikerjakan dengan baik. Tidak asal selesai, " sesal Romi.

Meski tidak merinci proyek mana saha yang pengerjaan nya tidak tuntas, namun Romi mengingatkan pemerintah untuk mensegerakan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ini.

"Jangan sampai terulang lagi, ini baru minggu pertama Januari. Segerakan pelaksanaan APBD, dan OPD harus pula segera melelang kegiatan, agar tidak terlambat seperti yang terjadi saat ini, " tutup Romi.



[Ikuti Nusaperdana.com Melalui Sosial Media]



Tulis Komentar