"Transmisi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia mempengaruhi sisi produksi dan sisi pengeluaran perekenomian," ujar Josua kepada detikcom, Sabtu (28/3/2020).

Akibatnya, konsumsi hingga daya beli masyarakat bakal ikut terimbas bila tidak segera diantisipasi secara baik oleh pemerintah.

Penurunan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat diyakini paling dalam terjadi di daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendapatan utamanya.

Penurunan sisi produksi ternyata juga berpengaruh terhadap pasar keuangan Indonesia mulai dari arus kas dan kinerja keuangan perusahaan hingga kredit perbankan.

"Diperkirakan juga akan mempengaruhi kondisi arus kas dan kinerja keuangan sebagian besar perusahaan, terutama yang memiliki eksposur valuta asing. Oleh sebab itu, penurunan produktivitas sektor riil di Indonesia selanjutnya akan mendorong peningkatan risiko kredit perbankan yang terindikasi dari peningkatan NPL (Non Performing Loan)," paparnya.

Untuk itu, pemerintah wajib bersiap diri dari sekarang. Menyiapkan kebijakan yang bijak demi mengurangi dampak jangka panjang krisis ekonomi tersebut.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar dapat menghindari dampak krisis tersebut? Buka halaman selanjutnya.

Menurut Josua hal pertama yang wajib diprioritaskan pemerintah demi menghindari atau setidaknya meminimalisir dampak krisis tersebut adalah fokus pada aspek kesehatan masyarakat.

"Pemerintah perlu memfokuskan kebijakan jangka pendek nya yakni pada aspek kesehatan masyarakat serta tenaga medis. Sebab kalau pemerintah meminimalkan dampak dari aspek kesehatan dan kemanusiaan maka selanjutnya dampak ekonomi pun akan dapat ditanggulangi lebih cepat," katanya.

Selanjutnya, barulah pemerintah bisa mulai membenahi ekonomi dalam negeri mulai dari menjaga daya beli masyarakatnya. Pemerintah perlu memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mungkin tidak dapat terpenuhi karena pengurangan waktu kerja dan kemungkinan PHK.

Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk memperhatikan sektor usaha. Menurutnya, dengan memperhatikan dunia usaha maka tren perlambatan ekonomi domestik bisa ditekan sekaligus mengurangi potensi PHK.

"Pemberian stimulus bagi sektor usaha melalui penerbitan recovery bond (Surat Berharga/SBN jenis baru) diharapkan akan mengurangi tekanan cash flow bagi sektor riil yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi PHK," sambungnya.

Sementara itu, dalam rangka membatasi pelemahan di pasar keuangan negara berkembang, ada baiknya pemerintah dapat memanfaatkan secara baik fasilitas credit swap line yang sudah disiapkan secara khusus oleh IMF kepada negara berkembang termasuk pasar keuangan Indonesia.

"Dengan fasilitas direct swap yang diberikan oleh IMF diperkirakan akan membatasi keluarnya dana asing dari pasar keuangan Indonesia yang didorong oleh tingginya ketidakpastian global akibat COVID-19 yang bersifat unprecedented. Fasilitas direct swap ini diperkirakan akan meningkatkan likuiditas valas di pasar domestik yang selanjutnya akan mendorong stabilitas nilai tukar," tuturnya.

Dari sisi pemerintahan dan otoritas lainnya, diminta tetap fokus dalam penanganan virus corona serta menanggulangi dampak ekonomi dari wabah ini sehingga dapat tetap menjaga confidence pelaku pasar khususnya investor asing.

"Sehingga dapat membatasi capital flight yang selanjutnya dapat membatasi pelemahan nilai tukar rupiah," pungkasnya.

Sumber : Detik.com /  Editor : Redaksi