“Dari 41 persen yang dimiliki oleh petani kecil, saya kira itu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dan itu karena kelapa sawit. Ketika minyak sawit turun dua tahun lalu, itu juga membawa masalah pada petani kelapa sawit skala kecil,” tambahnya. 

Karena itu melalui Inisiatif Nomor Merah Putih ini pula, Menko Luhut menyatakan akan terus menerapkan diplomasi perdagangan yang “agresif”, tetapi dengan tetap mengedepankan dialog dan yang tidak kalah penting adalah prinsip suistainability atau berkesinambungan dalam sektor kelapa sawit. 

“Perkebunan kelapa sawit harus tetap memperhatikan aspek lingkungan agar menghasilkan petumbuhan yang berkelanjutan, beragam upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya dengan jalan moratorium dan penanaman kembali dan menumbuhkan plasma-plasma hingga mencapai 5-6 ton per hektar. Dan satu hal penting, setiap kebijakan yang kami keluarkan tidak akan mengorbankan lingkungan, pemerintah Indonesia tidak akan membuat kebijakan yang merusak lingkungan untuk generasi mendatang dan para cucu-cucu kita semua,” tegas Menko Luhut. 

Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut juga menjelaskan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia, antara lain dengan perubahan dari berbasis komoditas menjadi berbasis nilai tambah atau value added. 

“Sejak lima atau enam tahun yang lalu, kami mengubah ekonomi kami dari komoditas menjadi berbasis nilai tambah dan membuat Indonesia berbeda. Dan sekarang sedang melakukan apa yang disebut omnibus law, untuk menyelaraskan peraturan kita, kita memiliki 79 hukum untuk diharmonisasikan. Kami akan memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Karena itu saya pikir Indonesia sangat kompetitif dan terbuka kepada para Investor,” jelas Menko Luhut.