Juliari mengatakan beberapa pihak ada yang menyatakan warga miskin Indonesia akan menjadi 10% usai Corona, yang lebih ekstrim dia menyebutkan warga miskin bisa mencapai 12%. Pihaknya pun menjelaskan masih akan mendata kembali warga yang masuk ke dalam jurang kemiskinan.
"Kami akan antisipasi kalau warga miskin akan bertambah pasca COVID. Ada yang ekstrim bilang jadi 12%, ada yang bilang bertambah jadi 10%. Kami belum bisa berikan angka pasti, yang jelas kami akan antisipasi kalau meningkat jumlahnya," jelas Juliari dalam konferensi pers video, Jumat (8/5/2020).
"Kami saat ini masih data karena program jaring pengaman jaminan sosial on going," lanjutnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menambahkan saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih 9,2%. Dia mengatakan saat ini yang terpenting bukan meributkan angka kemiskinan usai Corona.
Muhadjir mengatakan kini pihaknya dan Kemensos sedang mencari cara bagaimana memproses dan menghimpun data masyarakat miskin untuk masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Angka kemiskinan ini sekarang 9,2%, cuma itu kan perkiraan bisa sampai 10-12%. Sekarang kita bicara yang nyata, bagaimana caranya kita proses untuk himpun data dari bawah untuk kemudian diolah jadi bagian dari DTKS," jelas Muhadjir.
Salah satunya adalah lewat pendataan bantuan sosial yang diberikan untuk masyarakat di luar DTKS. Dia mengatakan pemerintah pun akan melakukan pendataan orang miskin di mulai dari tingkat paling rendah yaitu RT-RW.
"Jadi makanya bansos yang dilakukan baik Kemensos dan Kemendes itu di samping data DTKS ada data yang dihimpun RT-RW, kemudian naik ke desa naik ke kota, baru ke Kemensos," ungkap Muhadjir.
Muhadjir juga mengatakan bahwa akan banyak orang miskin kagetan. Apa itu?
Awalnya, Muhadjir bicara mengenai masyarakat yang akan menerima bantuan sosial. Selama ini sudah ada masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mereka sudah rutin menerima bansos.
Namun, banyak pihak yang belum masuk DTKS, orang-orang ini lah yang disebut Muhadjir sebagai orang miskin kagetan.
"Yang tidak kalah penting adalah banyak yang belum masuk DTKS, mereka ini adalah masyarakat yang semula dikategorikan mampu tapi sekarang jadi jatuh miskin akibat COVID-19 atau saya sebut miskin kagetan, semula tidak miskin jadi miskin," ungkap Muhadjir.
"Ini perlu verifikasi data baru untuk memastikan mereka dapat bantuan," jelasnya.
Dia mengatakan kini pemerintah sedang fokus untuk menggalakkan jaring pengamanan sosial. Pasalnya dengan adanya pengetatan yang dilakukan di beberapa daerah, bantuan sosial dinilai menjadi hal yang penting diberikan oleh pemerintah.
"Perhatian Kemenko PMK sekarang lebih banyak ke jaring pengaman sosial. Karena begitu ada pengetatan PSBB terutama di DKI dan sekitarnya, tidak mungkin tidak segera disusul dengan memberikan bansos bagi orang yang sangat membutuhkan," jelas Muhadjir.
.png)
Berita Lainnya
Menko Luhut: Pembangunan Infrastruktur Harus Berdampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat
Kemenhub RI Susun Aturan Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021
Pemilik PT BLEM Jadi Buron KPK
Kemenhub Catat Jumlah Penumpang Kapal Nataru di Pelabuhan Sampit Meningkat
Kemenko Marves Bekerja Sama dengan Kedubes Jerman dan Max Planck Foundation Gelar Serangkaian Kegiatan Bertemakan Hukum Laut Internasional
Kapolri Resmikan Aplikasi SIM Presisi Nasional, Perpanjang SIM Bisa dari Rumah
Perkuat Sinergi Jelang NATARU, AirNav Gelar Diskusi Aviasi
Tinjau Tol Pekanbaru-Dumai, Presiden Tekankan Pembagunan Infrastruktur Harus Menjamin Keberlangsungan Hidup Satwa