Kemudian, Airlangga memastikan harga bisa efektif turun menjadi US$ 6 per mmbtu mulai 1 April mendatang. Di mana nantinya, industri yang masuk di dalam Perpres 40 akan mendapatkan hak untuk menikmati harga gas murah.

"Nah pemerintah tadi dari Menteri ESDM menyampaikan harga gas ini bisa diturunkan dan efektif per 1 April di mana harga bisa dijaga. Industri per 1 April terhadap yang diputuskan dalam Perpres 40 diberikan harga gas US$6 per mmbtu," kata Airlangga.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan 430 perusahaan industri yang sektornya sudah masuk ke dalam Perpres 40 untuk bisa menikmati harga gas murah.

"Dalam ratas mengusulkan tambahan sekitar 430 perusahaan atau industri yang sektornya sudah ada di dalam Perpres nomor 40 tersebut," ungkap Agus.

Kemudian Agus mengatakan, pihaknya juga mengusulkan tambahan 325 perusahaan yang sektornya belum masuk dalam Perpres 40. Dia menjabarkan misalnya sektor industri kertas dan pulp, hingga sektor industri ban. Dia menyebut Presiden pun menyetujui usulan tersebut.

"Di luar itu kami dari Kemenperin juga mengusulkan tambahan perusahaan atau industri sebesar 325 perusahaan atau industri yang sektornya belum masuk dalam Perpres 40 tersebut," ungkap Agus.

"Misalnya sektor kertas and pulp, ban, dan sebagainya. Pada prinsipnya presiden menyetujui tambahan industri tersebut," katanya.

Lalu, apa saja strategi pemerintah untuk tekan harga gas ke US$ 6 per mmbtu?

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan strategi pemerintah dalam membuat harga gas menjadi US$ 6 dolar per mmbtu. Pertama dia mengatakan bahwa industri hulu gas juga harus menurunkan harga. Arifin menyebut industri hulu gas harus menjual produknya di angka US$ 4-4,5 per mmbtu.

"Kami sampaikan bahwa target kita untuk bisa menyesuaikan harga US$ 6, bahwa yang di hulu harus bisa diturunkan antara US$ 4-4,5 per mmbtu," ungkap Arifin.

Lalu dia juga akan berkoordinasi dengan perusahaan transporter alias para pengirim gas untuk bisa menurunkan biaya transportasinya. Dia mengatakan biaya transportasi harus turun US$ 1,5 - 2 per mmbtu.

"Lalu biaya transportasi dan distribusi turun US$ 1,5 - 2 per mmbtu. Untuk biaya transportasi, kita akan konsolidasi transporter-transporter utama," kata Arifin.

Arifin juga mengatakan bahwa pasokan gas nasional juga cukup banyak apalagi di daerah barat Indonesia. Salah satunya adalah dari lapangan migas Saka Kemang yang akan beroperasi tahun depan.

Kemudian di tahun 2023, Arifin mengatakan pemerintah akan mengalihkan alokasi gas yang selama ini dijual untuk menjadi pasokan dalam negeri.

"Nah gas-gas kita cukup banyak terutama di daerah barat. Ada sumber yang dari Saka Kemang operasi tahun depan 2021. Di 2023 kita akan alokasikan gas yang selama ini dijual keluar untuk jadi DMO di dalam negeri," jelas Arifin.

Dia menyatakan infrastruktur pipa gas sangat penting untuk mengalirkan LNG butuh infrastruktur pipa gas yang bisa mendukung aliran dari Aceh, Jawa Timur (Jatim) hingga ke Sulawesi. Lalu dia menyebutkan paling lambat 3 tahun ke depan harus dibangun beberapa terminal LNG untuk menampung gas yang akan didistribusikan.

"LNG ini akan butuh infrastruktur yang mendukung, antara lain harus bisa memasang jaringan pipa, Aceh, sampai ke Jatim kemudian Sulawesi, daerah-daerah yang membutuhkannya. 2-3 tahun harus bisa memiliki terminal sehingga LNG bisa ditampung untuk bisa didistribusikan ke pemakai," ungkap Arifin.

Untuk menekan harga gas menuju US$ 6 per mmbtu, perlukah pemerintah melakukan importasi gas?

Menurut Agus, dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang dilakukan hari ini, opsi impor masih masih tetap dipertimbangkan.

"Tapi memang ada satu hal yang harus kita perhatikan terhadap kesediaan dari pasukan tersebut. Kemudian disampaikan Menteri ESDM bahwa Presiden juga mengarahkan secara paralel untuk mengeksplor lebih dalam lagi opsi terkait dengan impor gas," ungkap Agus.

Bahkan, Agus menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan untuk bisa melakukan uji coba impor gas di daerah Sumatera. Pasalnya, di daerah tersebut, tepatnya di Aceh dan Lampung, sudah memiliki fasilitas floating storage and gasification unit (FSRU) alias fasilitas penyimpanan dan pengolahan gas apung.

"Menko Perekonomian mengusulkan untuk bisa segera dilaksanakan atau dicoba di daerah Sumatera, karena Sumatera paling tidak sudah ada infrastruktur yang berkaitan dengan FSRU di Aceh dan di Lampung," kata Agus.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan pemerintah tidak akan ragu membuka opsi keran impor gas demi menekan mahalnya harga gas industri dalam negeri. Kalau bisa, harga gas hanya mencapai US$ 3 per mmbtu.

"Malah kita membuka peluang nanti ke depan misalnya Indonesia Barat kalau ada harga gas yang US$ 3 ya kita impor saja US$ 3 itu," kata Luhut dalam telekonferensi di akun YouTube Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sumber : Detik.com /  Editor : Redaksi